Tokoh nasional Anies Baswedan menilai rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat dan memperkuat upaya penanganan serta pemulihan.
Seruan tersebut disampaikan Anies setelah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Langkat, dan Kota Padang. Dalam kunjungan itu, Anies bertemu dan berdialog dengan para pengungsi, mulai dari ibu-ibu yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terpaksa berhenti bersekolah, hingga para kepala keluarga yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan akibat tertimbun lumpur dan material kayu.
Menurut Anies, kondisi yang ia saksikan di lapangan menunjukkan bahwa skala kerusakan dan penderitaan warga sudah berada di luar batas yang dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah.
“Setelah melihat langsung, sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang dapat ditangani sendiri oleh daerah. Sudah saatnya kita mengakui bahwa ini merupakan bencana nasional,” ujar Anies.
Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bentuk keberanian negara dalam mengakui besarnya dampak bencana serta kebutuhan akan mobilisasi sumber daya secara lebih luas dan terkoordinasi.
Manfaat Nyata Status Bencana Nasional bagi Masyarakat
Anies menjelaskan bahwa dengan status bencana nasional, pemerintah pusat memiliki ruang gerak yang jauh lebih besar untuk mengerahkan berbagai sumber daya strategis. Hal tersebut mencakup alokasi anggaran nasional, pengerahan personel lintas kementerian dan lembaga, penggunaan alat berat, serta penguatan program bantuan dan pemulihan.
Ia menekankan bahwa masuknya logistik secara masif—seperti makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial—akan sangat membantu meringankan beban masyarakat terdampak dalam jangka pendek.
Selain itu, pengerahan alat berat, TNI, dan instansi terkait secara terpadu diyakini dapat mempercepat pembukaan akses jalan yang terputus akibat bencana. Dalam jangka panjang, status bencana nasional juga membuka peluang pendanaan negara untuk program pemulihan, seperti perbaikan rumah warga, sekolah, fasilitas umum, infrastruktur jalan, serta bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak.
Menanggapi Kekhawatiran Publik
Menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda penetapan status bencana nasional.
“Solusinya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelola dan pengawasannya dilakukan secara ketat sejak awal,” jelasnya.
Menurut Anies, status bencana nasional justru merupakan pesan kuat bahwa negara benar-benar hadir dan memandang penderitaan warga sebagai urusan bersama, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah dengan kapasitas anggaran yang terbatas.
Keputusan Strategis untuk Pemulihan Jangka Panjang
Meski bencana telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, Anies menilai bahwa penetapan status bencana nasional masih sangat relevan. Tahap tanggap darurat masih berjalan, sementara proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu panjang.
Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan seberapa kuat dukungan negara dalam satu hingga dua tahun ke depan.
“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dapat bergerak lebih cepat dan lebih masif jika status ini ditetapkan,” ujar Anies.
Anies pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses penanganan bencana secara transparan dan akuntabel, agar masyarakat yang kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian benar-benar merasakan kehadiran dan keberpihakan negara.
Posting Komentar