Pada awalnya, keputusan ini mungkin tampak sebagai tindakan kecil—bahkan nyaris sepele—di tengah tandusnya rasa malu dan harga diri sebagian politisi sekaligus pejabat publik di negeri ini. Namun, sikap Sahrin Hamid yang mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Jakpro sesungguhnya adalah peristiwa yang jauh lebih bermakna. Ia menjadi pembuktian bahwa tidak semua pemimpin, tidak semua pejabat, dan tidak semua pengurus partai politik miskin akhlak dan etika.
Langkah tersebut adalah tindakan elegan dan terhormat, sebuah pengejawantahan adab dalam kepemimpinan politik. Di tengah skeptisisme publik terhadap partai politik dan elite kekuasaan, Sahrin Hamid dan Partai Gerakan Rakyat tampil sebagai anomali yang menyegarkan—seperti oase di padang pasir politik yang kering dari teladan moral.
Melalui kepemimpinan Ketua Umumnya, Partai Gerakan Rakyat mulai memperkenalkan kultur baru dalam dunia partai politik, yakni kepemimpinan yang berakar pada adab, integritas, dan kesadaran etis. Ini adalah sinyal awal bahwa partai politik tidak semata-mata alat perebutan kekuasaan, jabatan, dan akumulasi kekayaan, tetapi wadah perjuangan nilai, gagasan, dan kemaslahatan publik.
Kepemimpinan politik sejatinya bukan hanya soal mengelola organisasi atau menampilkan wajah struktural partai. Kepemimpinan adalah keteladanan pikiran, sikap, dan tindakan, lahir dari kesadaran mendalam akan konstitusi, demokrasi, dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Dalam konteks ini, keputusan mundur dari jabatan Komisaris Jakpro bukan sekadar langkah administratif, tetapi pernyataan etika politik.
Keputusan Sahrin Hamid untuk melepaskan jabatan di BUMD milik Pemerintah Provinsi Jakarta menunjukkan kesanggupan untuk menghindari potensi konflik kepentingan antara peran sebagai pemimpin partai dan posisi di badan usaha milik daerah. Namun, maknanya jauh melampaui sekadar kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik. Ia membuka ruang harapan bagi lahirnya budaya politik yang sehat, bermartabat, dan berintegritas di Indonesia.
Dalam iklim politik yang selama ini sering dipenuhi kompromi kepentingan, transaksi kekuasaan, dan pragmatisme, tindakan ini menghadirkan narasi baru: bahwa politik bisa dijalankan dengan kehormatan, kesadaran moral, dan tanggung jawab publik. Ia memberi pesan simbolik bahwa jabatan bukan tujuan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan sikap rendah hati dan keteladanan.
Sahrin Hamid dan Partai Gerakan Rakyat, melalui langkah ini, seolah ingin menegaskan bahwa politik tidak harus kotor, dan partai politik tidak harus menjadi mesin kekuasaan tanpa nurani. Justru sebaliknya, partai politik seharusnya menjadi institusi etika publik, yang mendidik kader dan pemimpinnya untuk memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik, tindakan ini dapat dibaca sebagai embrio lahirnya etika baru dalam perpolitikan Indonesia. Ia mungkin kecil dalam skala struktural, tetapi besar dalam makna simbolik. Sejarah sering kali dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang berani melawan arus.
Semoga semangat kepemimpinan yang beradab ini tidak berhenti pada simbol, tetapi menjadi tradisi dan budaya internal partai, lalu menular ke ekosistem politik yang lebih luas. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat hanya mungkin tumbuh dari elite politik yang memiliki integritas, rasa malu, dan tanggung jawab moral.
Semoga semangat Sahrin Hamid dan Partai Gerakan Rakyat dalam menyelami sanubari rakyat Indonesia terus terjaga—sebagai pengingat bahwa politik, pada dasarnya, adalah jalan pengabdian, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Posting Komentar